BOPI Sebut Piala Kemerdekaan Semi Profesional

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) Heru Nugroho mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian jumlah peserta turnamen Piala Kemerdekaan milik Tim Transisi Menpora.

Piala Kemerdekaan rencananya bakal digelar pada 1 Agustus 2015 serta diikuti oleh 24 klub dari Divisi Utama. Namun, sejak menyelesaikan workshop turnamen tersebut Jumat 2 Juli lalu, Tim Transisi masih terus menampung animo calon peserta hingga tercatat 26 tim siap bergabung dengan Tim Transisi.

Hal tersebut tentu menyulitkan tugas BOPI sebagai filter terakhir dengan melakukan verifikasi klub yang layak berpartisipasi.

"Secara formal belum dilimpahkan (daftar calon peserta tim) karena tim transisi masih mengundang beberapa klub lagi. saya sebetulnya menunggu tim transisi saja, cuma terbayang kami bakal siap kerja keras," kata Heru kepada wartawan pada Kamis (9/7) siang.

Kriteria vefifikasi klub menjadi pertanyaan masyarakat karena klub-klub Divisi Utama selama ini elemen penilaian hanya dipakai untuk klub ISL. Empat unsur penilaian BOPI adalah legalitas, kesehatan finansial, pemain, dan infrastruktur.

"Ada usul secara informal beberapa anggota tim transisi, bagaimana kalau turnamen ini memakai metodologi verifikasi golongan turnamen, apakah ini turnamen amatir atau pro," kata Heru menambahkan.

Dia menegaskan Piala Kemerdekaan tidak bisa serta merta disebut turnamen antar kampung atau tarkam karena berniat mengundang sponsor serta memiliki proses penjualan tiket. "Tapi kalau profesional banyak yang akan rontok karena sebagian besar itu masih amatiran. Kami sarankan dinamakan semi profesional berarti akan ada kriteria yang harus dibedakan dengan prinsip profesionalitas," tutur Heru.

Dihubungi secara terpisah, sekjen Tim Transisi Tommy Kurniawan mengatakan hingga saat ini ada 26 klub yang ingin bermain di Piala Kemerdekaan. Namun, idealnya turnamen tersebut diikuti hanya 24 klub hingga memaksa mereka harus mengorbakan tim lain yang tak lolos verifikasi.

"Bagaimana kriterianya, harus dibicarakan kepada penyelenggara. Tidak mungkin azas legal kumham dan yang saya tunggu betul adalah menentukan kriteria dan metodologi. Kita butuh waktu walaupun BOPI punya template," pungkasnya. (Ris/Ary)