Sukses

Situasi Masih Sama, Sanksi FIFA untuk Indonesia Bisa Diperpanjang

Komite Ad Hoc masih meminta pemerintah bergabung, namun belum juga terwujud.

Liputan6.com, Jakarta Komite Ad Hoc reformasi PSSI yang dibentuk FIFA masih menunggu perwakilan pemerintah untuk bergabung. Komite yang dipimpin Agum Gumelar itu berharap pemerintahmau bergabung demi menghindari sanksi FIFA untuk Indonesia diperpanjang.

Kemarin (5/1/2016), perwakilan dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) sudah mulai hadir pada rapat ketiga di rumah Ketua Komite, Agum Gumelar di Jakarta. Kehadiran wakil pemerintah nantinya akan membuat anggota Komite Ad Hoc lengkap.

Ditemui seusai rapat tersebut, Agum berharap pemerintah segera bergabung paling tidak sebelum Februari nanti. Pasalnya, di bulan itu, FIFA akan mengadakan Kongres, yang bisa memutuskan nasib sepak bola Indonesia selanjutnya.

Baca Juga

  • Pelatih PBFC Pantau Pasukannya dari Ranjang Rumah Sakit
  • Mengenang Perkelahian Zidane dan Enrique di El Clasico
  • Ganggu Pemain dengan Laser, Suporter ini Diskors Setahun

"Seandainya yang kita dambakan pemerintah ikut bergabung ternyata tidak berhasil, ya kita tunggu keputusan FIFA. Keputusan yang paling mungkin terjadi adalah kita akan kena suspension dari FIFA," kata Agum.

Saat ini, status sanksi dari FIFA bisa kapan saja dicabut, bila Indonesia mampu menyelesaikan kisruh yang terjadi. Namun, bila tidak juga selesai sampai Februari 2016, atau saat FIFA menggelar kongres, maka sanksi itu baru dapat dicabut ketika induk organisasi sepak bola dunia itu kembali melangsungkan kongres pada 2017. 

Komite Ad Hoc dibentuk FIFA pada Desember tahun lalu dengan tugas memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia. Komite ini terdiri dari perwakilan PSSI, Pemerintah Indonesia, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), kompetisi (ISL) dan sepak bola wanita.

Namun dalam perjalanannya, pemerintah lewat Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menolak untuk mengirimkan wakilnya ke dalam komite ini. Pemerintah beralasan, yang dimaksud oleh FIFA dan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Merdeka, 2 November 2015 lalu adalah tim kecil dan bukan tim Ad Hoc.

Agum justru mempertanyakan hal tersebut. Agum menuturkan, FIFA mendukung langkah Presiden untuk membenahi persepak bolaan Indonesia. Namun hal itu harus tetap dalam koridor. "Oleh karenanya direncanakan oleh FIFA waktu itu akan dibentuk Tim Ad Hoc. Bukan tim kecil," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini