2 Kementerian Minta Menpora Kaji Ulang MotoGP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kemanusiaan (PMK) Puan Maharani meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengkaji ulang rencana gelaran MotoGP Indonesia pada 2017 hingga 2019.

Kementerian Keuangan dan PMK mempertanyakan soal biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk gelaran MotoGP Indonesia. Untuk menyelenggarakan balap motor paling bergengsi di dunia itu, Indonesia harus menyetor 23,4 juta euro.

"Kemenpora diminta untuk melakukan kajian ulang secara komprehensif tentang kelayakan dari MotoGP. Artinya aspek legalitas, relevansinya dengan masalah prestasi olahraga, dan juga dari aspek pariwisata itu dalam konteks seandainya MotoGP diadakan," ucap juru bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Jumat (29/1/2016).

"Lalu, keuntungannya apa dengan mengeluarkan uang sekian ratusan miliar tupiah, benefit-nya apa? Semuanya harus dengan data yang konkret."

Gatot menambahkan, Kemenpora tidak bisa mengkaji MotoGP sendirian. Kemenpora membutuhkan bantuan dari Kementerian Pariwisata.

"Secepatnya Kemenpora diminta untuk sampaikan hasil kajiannnya. Kemenpora tidak bisa sendiri, harus koordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Bu Puan tidak sebutkan deadline-nya, tapi dia cuma minta sampaikan ke Menpora untuk secepatnya dilakukan kajian," katanya.