"Reshuffle" Kabinet?

Usia Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua sudah lebih dari 100 hari. Dari Istana Presiden di Cipanas, Jawa Barat, sang nakhoda memaklumatkan keberhasilan pemerintahannya. Menurutnya, hingga 100 hari kerja--sejatinya seratus hari plus lima tahun--99 persen telah mencapai target alias sukses. Tentu klaim ini bisa diperdebatkan, karena sejumlah pihak memiliki indikator berbeda untuk menilai. Nah, jika program 100 hari dinyatakan 99 persen sukses, mengapa pula ada usulan agar Presiden Yudhoyono merombak kabinetnya?

Inilah yang anomali dalam jagad politik Indonesia. Konklusi bisa ditarik tanpa menimbang premis minor dan majornya: Pemerintahan disusun oleh parpol yang menyetor kadernya untuk duduk di kabinet. Mereka disebut kawan kongsi Partai Demokrat yang bersama-sama menyokong pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Setelah berjalan 100 hari, kabinet dinyatakan sukses. Lho kok konklusinya kabinet harus dirombak? Nalar publik tentu sulit mencernanya. Logika sederhana mengatakan, jika Presiden Yudhoyono harus merombak kabinetnya, ia harus punya alasannya. Misalnya sejumlah anggota kabinetnya tidak perform memimpin kementerian. Atau, tersangkut kasus hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan seterusnya.

Tapi, jangan berhenti pada logika umum untuk memahami politik di negeri yang lepas dari otoritarianisme 12 tahun lalu ini. Masuklah ke dalam sengkarut tali-temali ikatan politik yang melatarbelakangi pembentukan kabinet. Di sini rasanya politik dan subjek politik (baca: aktor dan parpol) berada di persimpangan jalan.

Usul "reshuffle" yang berasal dari petinggi Partai Demokrat terkait dengan dinamika yang berkembang di Panitia Khusus angket Bank Century. Demokrat gerah dengan parpol kawan kongsi, khususnya pada Partai Golkar, PKS dan PPP. Ya...karena ketiga parpol itu bakal menentukan rekomendasi Pansus Century nanti. Apabila kawan koalisi kompak, maka seluruh kebijakan KSSK dan BI di masa lalu seperti merger, pemberian fasilitas jangka pendek, penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik hingga pengucuran dana talangan (bail out) pada bank yang pernah dimiliki Robert Tantular cs ini, dianggap tak bermasalah.

Sebaliknya, jika Golkar, PKS dan PPP bergabung dengan tiga parpol oposisi: PDIP, Hanura dan Gerindra, maka kesimpulan terkait kebijakan yang antara lain diputuskan Boediono dan Sri Mulyani Indrawati akan menguak tabir skandal Bank Century. Ini yang ditunggu-tunggu publik, yang notabene adalah konstituen parpol pemilik kursi di parlemen.

Kredibilitas Pansus Century dan parpol akan sangat ditentukan oleh kesimpulan akhir dari panitia yang dibentuk Desember 2009 ini. Tentu kesimpulan akhirnya harus berdasarkan fakta dan data yang diperoleh selama proses penyelidikan. Bukan sejenis apriori yang beralaskan kepentingan semata. Lewat rubrik ini, kita mengingatkan anggota Pansus Century untuk berangkat dari temuan BPK yang menyatakan ada sejumlah pelanggaran dan keganjilan dalam fase-fase menuju bail out Century. Temuan BPK itulah soko gurunya, dan bukannya politisasi yang menyertai kerja Pansus Century yang akan berakhir Maret nanti.

"Reshuffle" dalam jalinan politik merupakan pedang bermata dua: Ia jadi semacam gertakan-kalau bukan ancaman-pada parpol untuk mengerem anggotanya di Pansus Century. Ancaman tersebut biasa berujung pemecatan kader parpol dari kabinet.

Dan kedua, "reshuffle" itu bisa dibaca sebagai uluran tangan pada parpol semacam Golkar, PKS dan PPP untuk menambah kursi di kabinet. Sebentuk tawaran untuk mengubah haluan atau kritisisme kadernya di parlemen. Isu "reshuffle" yang dikaitkan dengan perilaku kawan koalisi di parlemen ini pernah juga terjadi di masa Abdurrahman Wahid atau Megawati Sukarnoputri. Sebuah risiko yang secara otomatis melekat pada parpol dan kadernya yang duduk di kabinet.

Yang harus dicamkan, Demokrat di satu sisi dan Golkar-PKS di sisi lain punya optik berbeda soal koalisi. Demokrat sejak awal selalu mengumandangkan bahwa koalisi terjadi antara mereka dengan parpol lain dalam mendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Sedangkan Golkar dan PKS menyebut tak terikat koalisi dengan Demokrat, melainkan dengan Presiden Yudhoyono. Ini menegasikan Demokrat. Tak mengherankan, jika petinggi Golkar dan PKS, dalam kasus Bank Century, menyatakan bahwa keduanya terikat pada "koalisi kebenaran". Maksudnya, anggota kedua parpol di Pansus Century diminta mengungkap skandal tersebut, tanpa memikirkan koalisi parpolnya dengan Presiden Yudhoyono.

Begitu pun kita bisa memetik pelajaran dari dinamika politik saat ini. Sistem pemerintahan presidensiil yang dianut Indonesia mengharuskan rampingnya parpol. Maka instrumen penyederhanaan parpol lewat mekanisme electoral threshold dan parliamentary threshold harus senantiasa ditingkatkan. Lewat Pemilu 2009, hanya ada sembilan parpol yang lolos parlemen. Dengan perangkat parliamentary threshold diharapkan jumlah parpol di parlemen hasil Pemilu 2014 nanti berkurang jadi lima parpol saja. Jika tidak presiden yang dipilih langsung oleh rakyat akan selalu tersandung di parlemen.

Dan "rekayasa" untuk mewujudkan penyederhanaan parpol itu seyogianya dibuka sejak sekarang--jauh-jauh hari sebelum pemilu 2014 digelar. Buka diskursus, di mana akademisi kampus, peneliti sistem pemilu dan pemerintahan hingga masyarakat bisa menelurkan ide dan berdebat di ruang publik untuk menemukan rumusan yang pas. RUU Parpol hingga RUU Pemilu layak didiskusi lebih awal, dan bukan di tahun-tahun akhir menuju pemilu seperti yang sudah-sudah. Bangsa ini harus sadar bahwa sistem presidensiil dan sekaligus semiparlementer--seperti mengejawantah saat ini--akan mengungkung pemerintahan yang berkuasa tidak bisa bekerja secara efektif. Siapa mau memulai?


Moh Samsul Arifin
*) Litbang Liputan 6 SCTV