Sukses

Olimpian Minta Pemerintah Tunda Pembubaran Satlak Prima

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Olympians Association (IOA) berharap pemerintah dalam hal ini Kemenpora, menunda pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) hingga pelaksanaan Asian Games 2018 berakhir. Pasalnya, pembubaran itu bakal berdampak besar pada persiapan atlet.

Ketua Umum IOA Richard Sam Bera, mengatakan yang terpenting saat ini bagaimana memangkas proses birokrasi terutama dalam hal pencairan dana. Sebab, selama ini hal itu yang menjadi kendala utama saat atlet menjalani pemusatan latihan.

"Dana atlet Prima berasal dari APBN dan sering terlambat pencairannya. Oleh karena itu yang terpenting saat ini adalah solusi pemangkasan birokrasi penyaluran dana untuk atlet, bukan pembubaran lembaga Prima yang mengurus persiapan atlet menuju multi event," kata Richard, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, membubarkan Satlak Prima kurang tepat karena pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang tinggal 10 bulan lagi. Jika dibubarkan maka akan memunculkan masalah baru mengingat dana untuk Satlak Prima juga sudah diputuskan DPR RI.

Untuk itu, kata dia, pemerintah diharapkan lebih fokus dalam memantau persiapan atlet yang diharapkan mampu menyumbangkan medali pada kejuaraan empat tahunan itu.

"Jika Satlak Prima perlu dibubarkan, nanti setelah Asian Games," kata mantan atlet renang Indonesia itu.

1 dari 2 halaman

Fokus Latihan Atlet

Hal serupa diungkap olimpian lainnya, Lukman Niode. Menurut mantan atlet renang ini, yang lebih penting sekarang, adalah atlet bisa menjalani pemusatan latihan dengan baik, mengingat calon lawan juga sudah mempersiapkan diri dengan baik.

"Atlet adalah ujung tombak meraih medali. Makanya saat ini fokusnya ke try out. Misal Triyaningsih dan Agus Prayogo dikirim ke Kenya, balap sepeda ke Australia dan Belanda atau menembak ke Jerman. Itu yang lebih penting," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
DPR Minta Malaysia Investigasi soal Bendera Indonesia Terbalik
Artikel Selanjutnya
Sudinakertrans Minta Pekerja JICT Jelaskan soal Aksi Mogok