Lampu Hijau Menpora Cabut Pembekuan PSSI

Menpora Imam Nahrawi (Liputan6.com/Helmi Fitrhiansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memberikan lampu hijau untuk mencabut sanksi administratif untuk PSSI. Dalam hitungan waktu, federasi sepak bola di Indonesia akan kembali normal.

April tahun lalu, tanggal (17/4/2015), Menpora menerbitkan surat bernomor 01307 yang berisi pembekuan lantaran PSSI tidak mengindahkan perintah Menpora terkait klub peserta kompetisi ISL 2015. Keputusan tersebut muncul bersamaan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya yang menghasilkan La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015 hingga 2019.

Eks Menpora Imam Nahrawi Bebas Bersyarat, Wajib Lapor hingga 5 Juli 2027

Buku 'Hati Biru' Curahan Hati Tukang Jagal Persib
Greg Nwokolo Merapat ke PBFC
Pemain Ini Cuma Ingin Dapat Parkir dan Pelesir ke Disney Land

Surat tersebut membuat FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi untuk Indonesia melalui KLB di Zurich, Swiss, Mei tahun lalu. Masa suram sepak bola Indonesia dimulai. Kompetisi mati suri. Timnas Indonesia tidak berlaga di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2018. Praktis, pemain kehilangan mata pencarian. Tarkam alias turnamen antarkampung menjadi pilihan terakhir.

Kini satu tahun lebih setelah pembekuan, Menpora berjanji akan segera mencabut surat yang diterbitkan tahun lalu. Desakan untuk memutihkan sanksi untuk PSSI sebenarnya sudah lama disuarakan. Menpora akhirnya melunak.

Menghormati putusan Mahkamah Agung setelah kasasi ditolak dan menghargai komitmen FIFA, menjadi dasar Menpora mencabut pembekuan PSSI. Meski belum ada bentuk fisik surat pembekuan PSSI, Menpora telah menandatangani surat tersebut.

"Soal PSSI baru saja saya tanda tangani. Saya mencabut surat yang pernah kami keluarkan. Ini semata-mata kami lakukan untuk menghormati Mahkamah Agung," kata Menpora.

Angin segar untuk sepak bola Indonesia. Setelah Menpora mencabut pembekuan, Indonesia kini berharap status keanggotaan kembali diakui FIFA.

Langkah pencabutan sanksi untuk PSSI, menurut Imam, juga untuk menghargai komitmen FIFA seperti yang disampaikan dalam surat kepada Menteri Sekretaris Negara. "Kami membaca, ada komitmen besar terhadap perubahan sepak bola Indonesia dan bakal mendapat pengawalan FIFA," ujar Imam.

2 dari 2 halaman

Tunggu Voters Wujudkan KLB

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini melihat, niat mencabut pembekuan PSSI untuk menghormati harapan pemiliki suara yang ingin melakukan perubahan internal di tubuh PSSI. Karena itu, menurutnya perlu mengawasi dan memastikan rencana itu berjalan. KLB menjadi salah satu syarat yang diajukan Imam sebagai rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia.

"Tentunya sesuai dengan aturan FIFA dan AFC," kata dia.

Menpora hingga kini menunggu restu FIFA untuk menggelar KLB. "Lagi tunggu respons FIFA, karena FIFA sudah memberikan peluang lewat surat Mensesneg bahwa harus ada perubahan organisasi di Indonesia," ujar Imam Nahrawi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (10/5/2016).

"Kemudian ada kelompok 85 minta KLB. Kami sedang menunggu seperti apa responsnya. kalau memang ada lampu hijau kami akan segerakan,‎" ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

FIFA sendiri berharap, SK pembekuan PSSI tidak lagi berlaku sebelum (13/5/2016), atau hari terakhir Kongres Tahunan FIFA yang digelar di Mexico City, Meksiko. Hal itu telah diutarakan FIFA melalui surat tertanggal (26/4/2016) yang ditujukan pada Mensesneg, Pratikno dan ditandatangani Sekjen FIFA, Markus Kattner. Dalam surat tersebut, mengizinkan PSSI untuk menggelar KLB kalau 2/3 voters menghendakinya.

"Kami sedang melihat apakah betul-betul ada kesungguhan dari semuanya terutama federasi maupun voters untuk melaksanakan surat yang dikirimkan FIFA pada Mensesneg, karena ada beberapa poin di sana dan tentu kami ingin memastikan semua berjalan sesuai arahan FIFA," tutur Menpora, Senin (9/5/2016) sore.

Sebelumnya, pada (3/5/2016) sebanyak 19 orang yang mewakili kelompok 85 menemui Sekjen PSSI, Azwan Karim. Mereka mendesak KLB. Mereka terdiri dari terdiri dari dari 28 Asprov (Asosiasi Provinsi), 13 klub Liga Super Indonesia, 14 klub Divisi Utama, 13 klub Divisi Satu. Selain itu, terdapat juga 17 klub dari Liga Nusantara dan dua suara milik Asosiasi Pelatih serta Pemain.